BERITA MURATARA

Berita Muratara – Sejumlah pekerjaan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Musi Rawas Utara masih belum menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berupa pengembalian kerugian negara. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Direksi pekerjaan terkait secara intensif mendorong rekanan atau penyedia jasa agar segera melakukan setor balik ke kas daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui penyuratan secara periodik yang dikirimkan kepada para penyedia jasa. Hingga saat ini, Dinas PUPR mengakui pekerjaan rumah mereka cukup berat dalam mendorong penyedia jasa agar menyelesaikan pengembalian kerugian negara, terutama yang berasal dari hasil pemeriksaan BPK tahun 2023 dan 2024. Bahkan, untuk hasil pemeriksaan tahun 2022 ke bawah, Dinas PUPR juga telah meminta bantuan Kejaksaan Negeri Lubuklinggau guna memberikan stressing kepada penyedia agar segera menuntaskan kewajiban tersebut.(zm01)  Pewarta: Zm01 Editor : Ario 

‎Berita Muratara – Pemuda Peduli Investasi Muratara menegaskan gerakan mereka tak main-main terkait temuan fatal yang terjadi di PT Agro Muara Rupit (AMR). Aksi besar-besaran dijadwalkan berlangsung mulai 21 hingga 23 September 2025. ‎ ‎Ketua Pemuda Peduli Investasi Muratara, Fadli Nopiansa, menegaskan pihaknya akan melakukan penutupan pabrik dan akses masuk PT AMR. Bahkan massa aksi berencana bermalam di pabrik dan portal masuk Desa Remban hingga tuntutan mereka dipenuhi. ‎ ‎“SIPEF wajib bertanggung jawab karena secara nyata melakukan operasional tanpa mengantongi izin operasional pabrik dan manufaktur pendukung. Untuk itu aliansi akan melakukan aksi massa sampai seluruh operasional berhenti,” tegas Fadli, Senin (9/9/2025). ‎ ‎Aksi ini rencananya akan dilakukan di dua titik berbeda. Pertama, menutup akses pintu masuk di Simpang Remban. Kedua, orasi terpusat di area pabrik PT AMR selama tiga hari dua malam. ‎ ‎Menurut Fadli, langkah ini merupakan bentuk keseriusan aliansi pemuda dalam...

  ‎Berita Muratara – PT Agro Muara Rupit yang tergabung dalam SIPEF Group kembali menjadi sorotan. Perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut diduga membangun sejumlah fasilitas tanpa mengantongi izin resmi. ‎ ‎Salah satu bangunan yang tengah dikerjakan saat ini adalah saluran biogas. Namun, proyek tersebut disebut tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Bahkan, perusahaan juga dinilai belum mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebagaimana diwajibkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021. ‎ ‎Aktivis Muratara, Fadli Nopiansa, angkat bicara terkait hal ini. Ia menegaskan pihaknya tengah menyiapkan langkah tegas untuk menyikapi dugaan pelanggaran tersebut. ‎ ‎“Kami sedang menyiapkan data dan pasukan serta akan segera bersurat ke pihak perusahaan dan kepolisian untuk melakukan aksi pada tanggal 21–23 September mendatang,” ungkap Fadli, Minggu (7/9/2025). ‎ ‎Fadli juga menilai keberadaan perusahaan selama ini justru merugik...